PERJANJIAN DAN KEGIATAN YANG DILARANG DALAM HUKUM DAGANG DAN BISNIS

WIBI PRASETIO/HES 4C

 

MACAM-MACAM PERJANJIAN YANG DILARANG:

1.      Oligopoli

Oligopoli adalah suatu perjanjian yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran yang dapat menyebabkan praktek monopoli atau persaingan usaha.

Hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Contoh Kasus:

Di era sekarang ini, banyak masyarakat yang menggunakan telefon selular, dan pasti akan membutuhkan suatu provider yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Masyarakat pasti akan kebingungan dengan provider mana yang akan dipilih karena masing-masing provider mengklaim bahwa mereka telah memberikan yang terbaik kepada pelanggannya. Misalnya saja PT. Telkomsel, PT. Indosat, dan PT. Exelcomindo Pratama, mereka mempunyai cara dan iming-iming tersendiri dalam memasarkan produknya.

Kreatifitas para operator dalam merumuskan skema tarif percakapan mampu membuat pelanggannya penasaran dan terpancing emosinya. Misalnya operator XL menawarkan tarif Rp 0,1 per detik ke sesama operator, sementara Telkomsel Simpati PeDe menawarkan Rp 0,5 per detik, Indosat Mentari menawarkan Rp 0 pada menit pertama ke sesama operator, dan IM3 menawarkan tarif Rp 0,01 per detik ke seluruh operator untuk percakapan 90 detik pertama dan selebihnya menggunakan tarif Rp15 per detik ke sesama operator dan Rp 25 per detik ke operator lain. Belum lagi operator-operator lain kini juga mulai sibuk menawarkan tarifnya masing-masing.

(amarilispot.blogspot.com/2014/06/contoh-kasus-perjanjian-yang-di-larang.html?=m1)

2.      Penetapan Harga

Penetapan harga adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk menetapkan harga atas suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen.

Perjanjian ini dilarang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Contoh Kasus:

Penetapan tarif kargo oleh pelaku usaha angkutan laut khusus barang (kargo) untuk trayek Jakarta-Pontianaak-Jakarta, yang melibatkan empat perusahaan, yakni PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan, PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk., PT Tanto Intim Line, dan PT Perusahaan Pelayaran Wahana Barunakhatulistiwa. Perkara bermula dari adanya perang tarif pada trayek Jakarta-Pontianak hingga mencapai Rp.800.000,- per Teus, dimana tingkat harga tersebut secara ekonomi tidak lagi dapat menutupi kegiatan operasionalnya. Guna mengatasi hal ini, INSA berinisiatif mengadakan pertemuan dengan empat perusahaan pelayaran yang beroperasi pada trayek tersebut. Tujuan pertemuan di antara mereka adalah untuk melakukan penyesuaian tarif secara transparan dalam hal biaya produksi, struktur bisnis, dan lain-lain, untuk kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan tarif yang mengikat para pihak. Tarif uang tambang petikemas dari Jakarta ke Pontianak yang disepakati bersama adalah sebesar Rp.1.600.000,- per Teus. Dalam perjanjian tersebut juga diatur ketentuan mengenai sanksi apabila melanggar kesepakatan, salah satunya adalah tidak diberikannya pelayanan operasional di pelabuhan. Kesepakatan ini dibuat untuk jangka waktu tiga bulan, dan dapat diadakan evaluasi serta dapat diperpanjang kembali. Berkaitan dengan adanya kesepakatan tersebut, maka dalam Putusan Perkara Inisiatif Nomor 02/KPPU-I/2003, KPPU menyatakan pembatalan perjanjian tersebut. Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tarif Uang Tambang Peti Kemas Jakarta-Pontianak-Jakarta ditandatangani oleh empat perusahaan pelayaran, INSA, dan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagai pihak regulator/fasilitator, dianggap bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

3.      Pembagian Wilayah

Pembagian wilayah maksutnya adalah suatu perjanjian yang dilarang yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk membagi wilayah pemasaran sehingga dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Perjanjian ini dilarang berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Contoh Kasus:

Misalnya adalah perusahaan A hanya diperbolehkan memproduksi dan memasarkan barangnya di daerah X, dan perusahaan B hanya diperbolehkan memproduksi dan memasarkan barangnya  di daerah Y.

4.      Pemboikotan

Pemboikotan adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk:

a.       Menghalangi masuknya pelaku usaha baru

b.      Membatasi ruang gerak pelaku usaha lain untuk menjual atau membeli suatu produk

Hal ini dilarang berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Contoh Kasus:

Asosiasi produsen rokok bersepakat dengan asosiasi petani tembakau agar petani tembakau menjual tembakau mereka kepada produsen rokok hanya pada anggota asosiasi tersebut.

5.      Kartel

Kartel adalah perjanjian yang dilarang antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.

Hal ini dilarang berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Contoh Kasus:

Kasus persengkokolan antara tujuh pelaku usaha; tiga pelaku usaha yang bertindak sebagai pemasok garam utama di Sumatera Utara yang disebut dengan G-3 yang meliputi PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo serta empat pelaku usaha yang tergabung dalam G-4 yaitu PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja dan UD Sumber Sanudera yang bertindak sebagai distribusi garam di Sumatera Utara. Dalam prakter perdaganganantara pemasok dan distributor terdapat perjanjian diam-diam yang bertujuan untuk menguasai pasar garam di Sumatera Utara. Perjanjian diam-diam ketujuh pelaku usaha direalisasikan dalam pengaturan jumlah produksi dan pemasaran garam di Sumatera serta adanya pergerakan harga jual yang selalu sama dalam jangka waktu dua tahun berturut-turut. Dampak persengkokolan mereka mengakibatkan sulitnya pelaku usaha lain yang bergerak pada bidang yang sama kesulitan untuk memperoleh garam serta mendapatkan dengan harga yang lebih tinggi. Akibat dari perbuatan mereka ini sangat mendistorsi pasar dan merugikan pelaku pasar lainnya serta masyarakat pada umumnya. Berdasarkan proses pemeriksaan oleh Pihak KPPU, ketiga pelaku usaha yang terlibat sebagai pemasok diputus bersalah melakukan praktek kartel dan memerintahkan mereka untuk memberikan ketentuan dan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha selain G-4 untuk memasarkan garam di Sumatera Utara serta melarang kelompok G-4 melakukan tindakan yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk memperoleh pasokan garam dari kelompok G-3.

6.      Trust

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa.

Perjanjian ini dilarang berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Contoh Kasus:

Dua pelaku usaha yang bersaingan (A dan B) menyatakan penggabungan perusahaan mereka, tapi sebenarnya A dan B dikelola sebagai dua perusahaan tersendiri.

7.      Oligopsoni

Oligopsoni adalah dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar komoditas.

Hal ini dilarang berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Contoh Kasus:

Perusahaan mie A, B, dan C bersama-sama berjanji untuk menyerap 75% pasokan terigu nasional.

8.      Integrasi Vertikal

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

Hal ini dilarang berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Contoh Kasus:

Satu perusahaan di hulu mnegakuisisi perusahaan di hilirnya. Akuisisi ini menyebabkan terjadi posisi dominan, yang kemudian disalahgunakan untuk memenangkan persaingan secara tidak sehat.

9.      Perjanjian Tertutup

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

Hal ini dilarang berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Contoh Kasus:

Perjanjian antara produsen terigu A dan produsen mie B, bahwa jenis terigu yang dijual kepada B tidak boleh dijual kepada pelaku usaha lain.

10.  Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Contoh Kasus:

Kasus perjanjian antara Astro All Asia Network dan PT Direct Vision dengan ESPN Star Sport dalam hak-hak siar eksklusif Barcalys Premiere League. Astro All Neteork dan EPN Star Sport telah membuat perjnajian untuk penunjukan langsungkepada PT Firect Vision yang mendapatkan satu-satunya hak siar atas Barcalys Premiere LeagueI di Indonesia. Atas penunjukan langsung kepada satu-satunya pelaku usaha maka akan mengganggu atau menghambat operator televisi di Indonesia lainnya untuk bersaing.

KEGIATAN-KEHIATAN YANG DIKUMPULKAN

1.      Monopoli

Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau pesaingan usaha tidak sehat.

Kegiatan ini dilarang berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Contoh Kasus:

PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat, dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli karena PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Berikut kasus monopoli yang dilakukan oleh PLN:

a.       Fungsi PLN sebagai pembangkit listrik, distribusi, dan transmisi listrik mulai pecah. Swasta diizinkan berpatisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PLN. Saat ini telah ada 27 Independent Power Producer di Indonesia. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PLN sendiri.

2.      Monopsoni

Suatu keadaan dimana suatu kelompok usaha menguasai pemasokan pasar untuk menjadi pembeli tunggal yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan apabila pembeli tunggal tersebut menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu jenis produk atau jasa.

Hal ini dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Contoh Kasus:

Contok kasus yang terjadi beberapa tahun lalu yang terjadi pada beberapa pasar. Diantaranya pada pasar cengkeh, dimana BPPC yang pernah bertindak sebagai pembeli tunggal atas seluruh produk cengkeh yang dihasilkan seluruh petani di tanah air. Selain itu ia juga bertindak sebagai penjual tunggal produk itu kepada para pengusaha rokok yang bertindak sebagai pembeli. Tindakan BPPC seperti ini jelas menimbulkan praktik monopsoni.

3.      Penguasaan Pasar

Kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

a.       Menolak, menghalangi, atau menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan

b.      Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya

c.       Membatasi peredaran, penjualan atau peredaran dan penjualan barang, jasa atau barang dan jasa pada pasar bersangkutan.

d.      Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Kegiatan ini dilarang berdasarkan Pasal 19, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Contoh Kasus:

Penguasaan pasar di tangan Astro mengubah kebiasaan masyarakat banya, karena kini hanya mereka yang sanggup membayar Rp. 200.000,- per bulan dengan berlangganan Astro yang dapat menyaksikan sebuah liga sepak bola yang sering disebut sebagai paling kompetitif dan atraktif di dunia tersebut. Mayoritas penggemar lainnya akan hanya bisa mendengarkan cuplikan beritanya, karena tarif berlangganan yang terlalu tinggi untuk kondisi ekonomi yang memang sangat terbatas.

4.      Persekongkolan

Kegiatan (konspirasi) dalam rangka memenangkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat, dalam bentuk:

a.       Persekongkolan untuk memenangkan tender

b.      Persekongkolan mencuri rahasia perusahaan saingan

c.       Persekongkolan merusak kualitas atau citra produk siangan

Hal ini dilarang berdasarkann Pasal 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Contoh Kasus:

Pelaku usaha bersekongkol dengan pimpinan proyek agar dimenangkan dalam tender. Atau pelaku usaha yang satu dibayar oleh pelaku usaha yang lain untuk sengaja mengalah dalam tender.