PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Pembuatan makalah ini dilatarbelakangi
oleh rasa keingintahuan saya sebagai seorang mahasiswa yang dituntut kritis
dalam berbagai bidang dan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen untuk
memenuhi ujian UTS. Saya sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi, tertarik pada pengkajian yang berkaitan dengan bidang studi
yang kami pelajari. Dari sekian banyak bab tentang perbankan di indonesia, saya
di berikan tugas untuk mengerucut pada pembahasan yang lebih spesifik yaitu
pembahasan tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga ini adalah lembaga yang
berkaitan erat dengan dunia perbankan pada umumnya. Membahas tentang Lembaga
ini, berarti pula kita harus mengerti tentang dunia perbankan pada umumnya dan
khususnya pada salah satu kegiatan yang diselenggarakan yaitu simpanan
B. Rumusan
Masalah
1.
Apa itu LPS?
2.
Apakah
fungsi,peran,serta wewenang LPS?
3.
Apakah
tujuan pembentukan LPS?
4.
Apa saja
syarat suatu pinjaman dapat dijamin oleh LPS?
5.
Siapa
sajakah peserta penjaminan LPS?
6.
Apakah
peranan konkret dari lembaga tersebut pada era ini?
C. Manfaat dan
Tujuan
1.
Mengetahui
tentang lembaga yang bergerak dibidang keuangan khususnya Lembaga Penjamin
Simpanan
2.
Mengetahui fungsi-fungsi
dan peran sereta wewenang lembaga penjamin simpanan
3.
Mengetahui
tujuan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan
4.
Mengetahui
siapa saja peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan
5.
Memahami
peranan-peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam dunia perekonomian saat ini.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS)
Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di
Indonesia. Badan ini
dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September2004. Undang-undang ini mulai berlaku
efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS
dimulai pada 22 September 2005.Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di
wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.
Di dalam perekonomian modern dewasa
ini diperlukan suatu sistem penyangga ekonomi yang kokoh sehingga dapat
menumbuhkan kepercayaan para pelaku ekonomi yang bernaung dibawahnya, dan yang
menjadi salah satu tiang penyangganya adalah LPS. Hal itu tercermin dari salah
satu fungsi dari LPS yakni menjamin simpanan nasabah.
Belajar dari krisis ekonomi pada
tahun 1997-1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank mengakibatkan runtuhnya
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional diikuti dengan
penarikan simpanan besar-besaran pada sistem perbankan atau rush. Maka untuk meredam efek bola
salju tersebut saat itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya
program penjaminan seluruh simpanan masyarakat atau yang lebih dikenal
dengan blanket guaranteemelaluiKeputusan
Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank
Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap
Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
Setelah beberapa tahun
dilaksanakannya kebijakan blanket
guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat
terhadap perbankan nasional. Tetapi mengingat risiko dari blanket guarantee sangat besar yakni
kewajiban penyediaan dana talangan dan munculnya moral hazard bankir juga masyarakat, maka diperlukan suatu
lembaga penjaminan simpanan yang independen.
B. Fungsi dan Peranan Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS)
1. LPS
berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga
stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai
simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah per bank,
yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila
nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp 100 juta maka sisa simpanannya
akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.
Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut adalah
untuk melindungi simpanan nasabah kecil karena berdasarkan data distribusi
simpanan per 31 Desember2006, rekening bersaldo sama atau kurang
dari Rp 100 juta mencakup lebih dari 98% rekening simpanan.
Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008,
Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang
mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp2.000.000.000 (dua
milyar rupiah). Perpu ini dapat disesuaikan kembali, apabila krisis global
meluas atau mereda.
2. LPS juga
turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan
kewenangannnya
Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
- Melaksanakan penjaminan simpanan.
- Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
- Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.
Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
- Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
- Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
- Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
- Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
- Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
- Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- Menjatuhkan sanksi administratif.
C.
Tujuan Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Krisis moneter dan perbankan yang
menghantam Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya
tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis
yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan
jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini
ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang "Jaminan
Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" dan Keputusan Presiden Nomor 193
Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan
Rakyat".
Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat
menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun
ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola
bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan
rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan,
program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan
sistem penjaminan yang terbatas.
Dibentuknya Lembaga Penjamin
Simpanan bertujuan untuk menumbuhkan kembali rasa aman masyarakat untuk
bertransaksi dengan bank dalam hal simpanan sehingga muncul kembali rasa
kepercayaan mereka terhadap bank.
D. Syarat
Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan
Selain memenuhi besaran nilai simpanan yang dijamin,
nasabah juga perlu memenuhi syarat-syarat berikut:
1. Simpanan
nasabah tercatat dalam pembukuan bank;
2. Nasabah
tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga wajar yang
ditetapkan oleh LPS/nasabah tidak menerima imbalan yang tidak wajar dari bank;
dan
3. Nasabah
tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet di
bank tersebut
Simpanan yang dapat dijaminkan
1.
Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat
deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu
2.
Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip
Syariah
3.
Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang
berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain 4.
4.
Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada
satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan
nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan
(joint account)
5.
Untuk rekening gabungan (joint account), saldo
rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening
gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik
rekening.
6.
Dalam hal nasabah memiliki rekening yang
dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain
(beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo
rekening pihak lain (beneficiary) yang bersangkutan.
E. Peserta Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan
Sesuai Pasal
37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, setiap bank wajib
menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk
menjamin simpanan masyarakat pada bank tersebut dibentuk LPS.
Dalam Pasal
12 UU LPS ketentuan tersebut dipertegas dengan menyebutkan bahwa setiap bank
yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi
peserta penjaminan LPS. Jenis bank tersebut meliputi bank umum dan BPR,
termasuk bank nasional, bank campuran, dan bank asing, serta bank konvensional
dan bank syariah.
F. Peranan
Nyata Lembaga Penjamin Simpanan
Pada sub bab ini, kami mengambil
satu contoh nyata dari peranan LPS akhir-akhir ini yaitu pada kasus bank
century.
Setelah pailitnya century, LPS membertikan aliran dana kepada Cetury.
Aliran Dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Century atau secara
teknis disebut sebagai penyertaan
modal sementara (PMS) yang dikucurkan dalam kurun waktu delapan bulan
dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mencapai sejumlah Rp 6,7
triliun adalah salah satu tata cara penanganan terhadap bank gagal yang dilakukan oleh Komite Stabilitas Sektor
Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) dalam
hal ini termasuk bank gagal
dalam dampak sistemik, untuk saat sekarang Lembaga Pengawas Perbankan (LPP)
masih berada dalam naungan lingkup kerja pada Bank Indonesia (BI).
Kemudian dalam perkembangan selanjutnya Bank Century diubah nama menjadi Bank
Mutiara
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
sebagai pelaksana penjaminan pembayaran bagi dana masyarakat berkaitan dengan
produk-produk jasa perbankan tetapi dalam pengucuran dana pada Bank Century
akhirnya justru menimbulkan polemik politik dibandingkan dengan penegakan hukum
bahkan pada tanggal 30 November2009 dalam sebuah jumpa pers di Jakarta,
Mustar Bona Ventura dan Ferdi Simaun, aktivis Benteng
Demokrasi Rakyat (Bendera) menyebutkan sejumlah nama yang dikatakan ikut
menerima sejumlah aliran dana dari pengucuran dana Lembaga Penjamin Simpanan
pada Bank Century dan dengan tanpa menyebutkan sumber data hanya dikatakannya
sebagai data-data yang diumumkan
berdasarkan dari jaringan aktivis Jakarta, Bandung, Cianjur dan Bogor,
keesokan harinya sejumlah nama yang disebutkan melakukan pelaporan pada Polda
Metro Jaya terhadap apa yang dikatakan sebagai berita fitnah dan pencemaran
nama baik. Presiden SBY ikut menyatakan bahwa tidak pernah ada temuan itu dan
silakan cek dari kebenaran berita itu, berita itu merupakan fitnah luar biasa
dan perlu diselesaikan supaya keadilan ditegakkan dan masih menurut presiden,
masyarakat berhak mendapatkan informasi yang terbuka dan sebenar-benarnya soal
kasus Bank Century. Presiden mendukung proses supaya persoalan yang mendapat
perhatian luas publik itu terbuka secara terang dan jelas, saya prihatin dengan
berita yang beredar yang tidak berlandaskan kebenaran. saya nilai berita itu
fitnah. berita itu sudah keterlaluan.
Kehebohan politik berujung pada tanggal 1 Desember2009 dalam Sidang Paripurna Pengesahan
Panitia Hak Angket Bank Century terhadap usulan penggunaan Hak Angket DPR yang
diusulkan oleh 503 Anggota DPR tersebut disahkan dan disetujuinya penggunaan
hak angket untuk mengungkap skandal
Bank Century dengan didukung oleh seluruh fraksi yang berada di DPR yakni 9
Fraksi. dengan fokus penyelidikan angket
- Mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku, terkait keputusannya untuk mencairkan dana talangan (bail out) Rp 6,76 triliun untuk Bank Century. Adakah indikasi pelanggaran peraturan perundangan, baik yang bersifat pidana maupun perdata.
- Mengurai secara transparan komplikasi yang menyertai kasus pencairan dana talangan Bank Century. Termasuk mengapa bisa terjadi perubahan Peraturan Bank Indonesia secara mendadak, keterlibatan Kabareskrim Mabes Polri ketika itu, Komjen Susno Duadji, dalam pencairan dana nasabah Bank Century, dan kemungkinan terjadi konspirasi antara para pemegang saham utama Bank Century dan otoritas perbankan dan keuangan pemerintah.
- Menyelidiki ke mana saja aliran dana talangan Bank Century, mengingat sebagian dana talangan tersebut oleh direksi Bank Century justru ditanamkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan dicairkan bagi nasabah besar (Budi Sampoerna). Sementara kepentingan nasabah kecil justru terabaikan. Adakah faktor kesengajaan melakukan pembobolan uang negara demi kepentingan tertentu, misalnya politik, melalui skenario bail out bagi Bank Century.
- Menyelidiki mengapa bisa terjadi pembengkakan dana talangan menjadi Rp 6,76 triliun bagi Bank Century? Sementara Bank Century hanyalah sebuah bank swasta kecil yang sejak awal bermasalah, bahkan saat menerima bail out, bank ini dalam status pengawasan khusus. Rasionalkah alasan pemerintah bahwa Bank Century patut diselamatkan karena mempunyai dampak sistemik bagi perbankan nasional secara keseluruhan.
- Mengetahui seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus bail out Bank Century dan sejumlah kemungkinan penyelamatan uang negara bisa dilakukan. Sebab lain penegakan hukum, di tengah berbagai kesulitan hidup yang dialami masyarakat kebanyakan, aspek penyelamatan uang negara ini sangat penting untuk dijadikan perioritas demi memenuhi rasa keadilan rakyat. Selanjutnya, uang negara yang dapat diselamatkan bisa digunakan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.
Hasil penggunaan hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang
seharusnya menghasilkan secara tegas dengan menyatakan dalam sebuah pendapat
keadaan hasil pernyelidikan parlemen tidak pula membuahkan kejelasan hasil
pengungkapkan bukti-bukti atau temuan-temuan yang didapat dalam
persidangan-persidangan dengan menyatakan pendapat konstitusional sebagai terbukti atau tidak terbukti ini tidak terjadi malahan memberikan rekomendasi
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan kejaksaan agar menindak
lanjuti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebenarnya merupakan bidang
kerja dari Badan
Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN
DPR) dan
kemudian oleh presiden dalam dalam pidatonya mengatakan sebagai praktik-
praktik buruk yang penuh prasangka jahat demikian. Kehidupan bermasyarakat dan
berbangsa memerlukan pertalian sosial yang merupakan modal untuk kerja bersama
di segala bidang. Modal sosial itu kuat apabila kita membangun sikap saling
percaya mempercayai dan sikap saling hormat menghormati. Modal sosial itu
melemah apabila kita hidup dengan dasar saling mencurigai, apalagi saling
memfitnah.
BAB III
PENUTUP
a. Kesimpulan
Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen
bentukan pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan menumbuhkan
rasa kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan setelah terjadinya krisis
moneter yang mengakibatkan dilikuidasinya beberapa bank di Indonesia. LPS
berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga
stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
b.
Saran
Saran ini kami tujukan kepada masyarakat pada umumnya
bahwa perbankan adalah rekan yang paling tepat untuk investasi anda. Dalam
prakteknya transaksi dengan bank akan lebih mudah dan praktis dibandingkan
dengan model investasi lain. Seperti telah dijelaskan pada bab pembahasan bahwa
melakukan penyimpanan di bank juga mendapatkan jaminan dari lembaga pemerintah
yaitu Lembaga Penjamin Simpanan.
DAFTAR
PUSTAKA
undang-undang
no 10 tahun 1998 tentang perbankan
http://www.landasanteori.com
